BPJS Ketenagakerjaan : Tambah Peserta Dari Pekerja Informal
BPJS Ketenagakerjaan : Tambah Peserta Dari Pekerja Informal

Likeship.me – Sampai dengan bulan November 2016, total peserta BPJS Ketenagakerajaan sudah mencapai sebanyak 47,01 juta orang. Jumlah tersebut didominasi dari pekerja formal, sedangkan dari pekerja informal masih sangat sedikit. Sehingga BPJS Ketenagakerjaan menargetkan penambahan peserta pada kategori tersebut.

“Kinerja BPJS Ketenagakerjaan secara kepersertaan, untuk total peserta termasuk aktif dan non aktif sekitar 47,01 juta orang. Jumlah peserta pekerja BPU (bukan penerima upah) atau mandiri masih sebesar 912 ribu orang atau 1,9% dari total kepesertaan,” ujar Guntur Witjaksono selaku Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan , pada saat di Hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan, Senin 09 Januari 2017.

Jumlah pekerja informal hanya sebanyak 912 ribu, masih sangat sedikit dari total 70,3 juta orang. Dengan demikian, langkah ke depannya BPJS Ketenagakerjaan menargetkan ada penambahan 1 juta peserta informal tahun ini.

“Yang masih jauh adalah pekerja mandiri atau bukan penerima upah misal taxi driver, pemulung, petani dan lain-lain, ini jumlahnya masih sangat jauh /kurang, pekerja informal mendominasi sekitar 70,3 juta tapi masih 912 ribu jumlahnya mungkin Desember masih ada peningkatan sekitar 1 juta,” terang Guntur.

Untuk mencapai target yang di tentukan tersebut, ada penambahan kepesertaan bagi pekerja BPU dari usia 56 tahun hingga usia batas harapan hidup. Contohnya dari yang sebelumnya peserta berusia mendekati pensiun tidak bisa ikut program pensiun karena batasnya adalah 56 tahun, kini akan ditingkatkan menjadi usia batas harapan hidup. Dengan demikian aturan ini akan diajukan kepada Kemenaker untuk direvisi.

“Untuk itu juga diusulkan revisi batas usia maksimum kepesertaan pekerja BPU dari usia 56 tahun hingga batas usia harapan hidup. Hal ini dikarenakan masih terbuka potensi pekerja mandiri di atas 56 tahun (di antaranya pekerja seni, petani, pedagang, dan sebagainya) yang dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” imbuh Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan tersebut.

Disamping akan menambah jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan, perbaikan sistem pelayanan pengaduan saat ini juga sangat perlu dilakukan agar memenuhi standar prima pelayanan publik. Mengingat jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan hak seluruh pekerja Indonesia.

“Kami mendorong agar pada ulang tahun BPJS Ketenagakerjaan ke 40 pada 5 Desember 2017 mendatang, Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan di seluruh kabupaten/kota di Indonesia (514 Kabupaten/Kota) dapat diresmikan,” kata Guntur lagi.

Untuk itu, dia menargetkan akan menambah networking kepada mitra kerja untuk menjaring penambahan pekerja. Hal ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan mitra kerja BPJS Ketenagakerjaan, antara lain Bank Pemerintah, PT Pos Indonesia, koperasi, dan lain sebagainya. Saat ini di Indonesia baru terdapat 324 kantor pelayanan yang terdiri dari 121 Kantor Cabang dan 203 Kantor Cabang Pembantu.

“Untuk itu Dewan Pengawas juga mendorong pengembangan Kantor Wilayah (Kanwil) BPJS Ketenagakerjaan agar diperluas jangkauannya sampai ke seluruh pelosok wilayah NKRI,” Pungkasnya.