PNBP Naik, Pajak Kendaraan Jabar Masih Tetap
PNBP Naik, Pajak Kendaraan Jabar Masih Tetap

Pemerintah telah menerbitkan PP No.60 Th.2016 mengenai jenis dan juga tarif terhadap jenis PNBP (penerimaan Negara Bukan Pajak) yang mulai berlaku di lingkup Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia) sebagai pengganti dari PP No. 50 Th. 2010.

Adapun salah satunya yaitu dengan mengatur kenaikan pada tarif pengurusan surat atau dokumen kendaraan bermotor, baik itu kendaraan roda dua (motor) maupun kendaraan roda empat (mobil).

Dadang Suharto, selaku Kepala BPD Jabar, menyatakan bahwa kenaikan dari tarif PNBP untuk pengurusan dokumen kendaraan bermotor tak ada hubungannya dengan pemungutan di Pemprov Jabar.

Hal tersebut dikarenakan, pihaknya hanya melakukan pemungutan pajak kendaraan bermotor beserta biaya balik nama atas kendaraan bermotor.

“Kita tahu bahwa sudah diterbitkan Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2016 yang isinya tentang mengatur PNBP. Harus ada kejelasan bila domainnya ada di pihak kepolisian,” ujar Dadang saat dijumpai di Bapenda Jabar, Bandung, pada hari Rabu (4/1/2017).

Dadang menjelaskan, bahwa BBNKB dan PKB masih belum ada kenaikan walaupun PNBP sendiri tarifnya telah meningkat.

Diketahui, bahwa nilai PKB umumnya tergantung dari jenis kendaraannya. Sementara nilai dari BBNKB tersebut sebesar 1% terhadap nilai jual dari kendaraan bermotor.

“Di area Samsat Jabar terdapat 3 instansi, diantaranya Jasa Raharja, Bapenda, dan juga Polri. Dimana setiap instansi mempunyai kewenangan untuk memungut biaya wajib pajak,” ungkap Dadang.

Dadang menambahkan, bahwa pihaknya sudah melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan terbitnya tarif PNBP yang mengalami kenaikan untuk mengurus dokumen kendaraan bermotor. Dimana hal tersebut dilakukan semenjak peraturan pemerintah tersebut sudah dimasukkan ke dalam undang-undang di tanggal 6 Desember 2016 kemarin.

Diketahui bahwa ketentuan tersebut mulai diberlakukan pada tanggal 6 Januari 2017. Untuk pemilik kendaraan bermotor, baik untuk motor ataupun mobil akan membayar biaya pajak tahunan dengan tarif lebih tinggi. Pasalnya tak tanggung-tanggung lagi, berdasarkan rincian ada sebagian yang naiknya hingga 100% bahkan ada yang lebih.

Kenaikan cukup tinggi terdapat pada pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang awalnya hanya Rp. 10.000 kini menjadi Rp. 30.000 tiap kali penerbitan.