Putus Kontrak : JP Morgan Tidak Sesuai Kondisi Iklim Investasi Indonesia
Putus Kontrak : JP Morgan Tidak Sesuai Kondisi Iklim Investasi Indonesia

Likeship.me – Ekonom PT Bank Permata Josua Pardede menilai riset JP Morgan kurang objektif karena iklim investasi yang terjadi di indonesia cukup kuat dan capaian pertumbuhan ekonomi juga kompak di tengah perlambatan ekonomi global yang masih terus berlangsung.

“Investasi asing ke Indonesia baik di sektor riil dan investasi portofolio masih prospektif karena investor mempertimbangkan fundamental ekonomi semakin membaik kedepannya,” ujar Josua, Selasa 3 Januari 2017.

Menurut Josua Pardede, APBN 2017 yang diperkirakan lebih valid dibandingkan anggaran pemerintah dalam 2 tahun sebelumnya akan menjadi stimulus bagi sektor riil yang berpotensi mendorong kegiatan ekonomi dan juga menarik investasi asing ke Indonesia. Selain itu, reformasi kebijakan struktural yang telah dilakukan pemerintah Indonesia melalui percepatan kebijakan deregulasi ekonomi serta percepatan infrastruktur akan membuat iklim investasi lebih solid.

Pemutusan kerjasama dengan JP Morgan dilakukan berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1006/MK.08/2016 yang ditulis oleh Sri Mulyani Indrawati pada 17 November 2016.

Marwanto Harjowirjono selaku Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan kemudian mengeluarkan surat lanjutan pada tanggal 9 Desember 2016. Kementerian menilai analisis JP Morgan yang menurunkan rating Indonesia dari overweight ke underweight yaitu terjadi penurunan dua tingkat yang berpotensi menggangu stabilitas keuangan nasional.

Terdapat tiga hal yang disorot dalam surat tersebut. Pertama, pemerintah tidak lagi menerima setoran negara dari siapa pun, melalui seluruh cabang JP Morgan yang ada. Kedua, menyelesaikan segala perhitungan atas hak dan kewajiban terkait pengakhiran dan penyelenggaraan layanan JP Morgan Chase Bank sebagai bank persepsi. Ketiga, pemerintah akan segera melakukan sosialisasi kepada semua unit, staf dan nasabah terkait dengan berakhirnya status JP Morgan sebagai bank persepsi. Dengan keluarnya surat keputusan tersebut, JP Morgan otomatis langsung dicoret dari daftar bank persepsi program amnesti pajak. Keputusan ini berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Marwanto Harjowirjono juga mengatakan pemberhentian kontrak kerjasama Kementerian akan terus membangun hubungan kerjasama dengan lembaga perbankan dan pemeringkat lain.

“Kemitraan yang profesional dan kredibel serta bertanggung jawab dengan para stakeholders, termasuk perbankan yg menjadi mitra kerja pemerintah,” kata Marwanto Harjowirjono, tanpa menjelaskan dampak pemutusan kontrak tersebut.